Robbymilana's Blog

Apa yang Anda lihat, belum tentu demikian adanya.

Budaya Politik Menurut Gabriel Almond

Posted by robbymilana on April 16, 2010

Agak terlalu terburu-buru jika ada seorang kandidat dalam Pemilu atau Pilkada dengan royal bersedia menghabiskan uangnya milyaran rupiah untuk menjaring suara tanpa memahami budaya politik “target market” yang ditujunya.

Menurut Almond, studi mengenai budaya politik bukan saja untuk memahami sikap dan orientasi politik suatu masyarakat, namun juga merupakan kunci untuk memahami setiap sistem politik.

Dalam pandangan Almond, budaya politik adalah sikap warga suatu negara terhadapat praktik dan kehidupan pemerintahan dan politiknya.

Almond menawarakan beberapa kata kunci untuk memahami budaya politik, yakni identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi untuk berprestasi, keyakinan akan kebebasan dan persamaan, efektivitas politik, dan kepercayaan pada pemerintah.

Identitas nasional merupakan suatu sikap untuk mengukur kesatuan dan stabilitas nasional suatu masyarakat. Konteks ini yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap tinggi atau rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan sistem politiknya. Sebagai contoh, identitas nasional di Italia dianggap sama intensitasnya dengan identitas nasional di Tanzania, sebuah negara yang baru lahir sekitar 35 tahun lalu. Hal ini dikarenakan pemerintah Tanzania telah melakukan sosialisasi secara sistemik dalam pembentukan negaranya demi mengembangkan dasar-dasar dukungan rakyat. Sementara Italia meskipun merupakan negara modern, namun rakyatnya masih terikat kuat dengan ikatan lokalisme dan regionalisme. Hal ini selalu bertarung dengan gagasan nasionalisme Italia.

Kesadaran kelas merupakan sekumpulan sikap yang sangat mempengaruhi struktur dari sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan. Ini berguna untuk memprediksi orientasi pemilih terhadap suatu partai politik dan penilaian rakyat terhadap pemerintahan. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, kaum buruh dan golongan berpenghasilan rendah cenderung memberikan suaranya untuk Partai Buruh, Partai Sosialis atau Partai Komunis. Sementara mereka yang datang dari golongan kelas menengah dan profesional cenderung memilih partai yang liberal dan konservatif.

Motivasi untuk berprestasi merupakan idiom penting untuk mengukur keinginan rakyat dalam memperoleh kecakapan atau kekayaan material. Mereka akan berpartisipasi dalam politik jika menganggap bahwa sistem politik yang ada dapat mengakomodir hal itu.

Sikap-sikap lain seperti keyakinan akan kebebasan, persamaan, dan efektivitas politik merupakan kepercayaan masyarakat pada kemampuannya sendiri untuk merealisasikan kebutuhannya dan menyatakan tuntutannya secara efektif dalam kehidupan politik. Biasanya keyakinan-keyakinan ini muncul di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Terakhir, kepercayaan terhadap pemerintahan menjadi tolak ukur penting untuk menganalisa budaya politik suatu masyarakat. Masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap pemirintahan yang sah (ini artinya pemerintah sudah tidak lagi berwibawa terhadap rakyatnya), akan mengambil dua alternatif sikap: tidak perduli dengan pemerintahan atau sebaliknya sangat ingin menggulingkan pemerintahan.

Tipologi Budaya Politik
Almond menguraikan bahwa terdapat tiga tipologi dalam budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan.

Budaya politik parokial adalah budaya politik masa bodo, acuh tak acuh atau bahkan apatis. Masyarakat yang menganut budaya politik parokial bercirikan tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Mereka mungkin buta huruf, tinggal di desa terpencil, atau mungkin karena desakan faktor sosio-ekonomi yang membuat orientasi mereka hanya pada bagaimana mencari makan. Tingkat pendidikan pada akhirnya menjadi penentu juga untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat; semakin rendah pengetahuan atau tingkat pendidikannya, maka akan semakin sedikit keterlibatannya dan politik.

Budaya politik subjek merupakan budaya politik pasif. Tingkatannya sudah lebih tinggi dari budaya politik parokial. Pada budaya politik subjek, masyarakat patuh pada undang-undang dan pemerintahan, namun belum melibatkan diri dalam politik atau belum secara sadar memberikan suara dalam pemilihan

Budaya politik partisipan merupakan tingkat budaya politik tertinggi dimana masyarakat sudah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik, minimal dalam kegiatan pemberian suara dan memperoleh informasi yang cukup banyak mengenai kehidupan politik dan pemerintahan.

Budaya Politik di Indonesia
Dalam pendapat pribadi saya, hingga sampai saat ini untuk konteks Indonesia, secara umum budaya politik yang dianut masih dalam transisi dari budaya politik subjek ke budaya partisipan. Atau lebih tepatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada budaya politik subjek. Sebagian besar masyarakat memang sudah melakukan pemberian suara dalam pemilihan, namun belum melakukannya dengan “kesadaran”. Mereka masih memberikan suara karena ikut-ikutan saja, karena takut pada pemerintah, atau yang paling banyak adalah karena diiming-imingi “amplop”.

Tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap politik dan pemerintahan juga masih belum merata. Mari kita ambil contoh. Dalam pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan tahun 2009 sebagian besar masyarakat memilih SBY untuk menjadi Presiden. Hal ini dilakukan bukan karena orientasi terhadap program-program kerja yang ditawarkan SBY, melainkan karena figur SBY secara fisik dianggap bagus.

Dalam budaya politik subjek ciri utamanya adalah masyarakat patuh pada undang-undang dan pemerintahan. Demikian yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Mereka patuh membayar pajak, namun tidak paham untuk apa dan kemana uang yang mereka berikan itu akan digunakan. Mereka memberikan suara dalam pemilihan, namun tidak tahu bagaimana kinerja pemerintahan yang sudah mereka pilih. Dan seterusnya.

Penyebaran informasi yang lebih lengkap mengenai segala hal yang berhubungan dengan politik sebenarnya sudah sangat terbuka sekali pada masa ini, terutama karena dukungan sistem politik pasca Orde Baru dan dukungan teknologi informasi. Namun budaya masyarakat secara umum belum menyentuh itu. Mungkin di masa mendatang budaya politik masyarakat akan menjadi lebih baik. Proses dan waktu, itu yang masih dibutuhkan.

Sumber:
Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik (Jogjakarta: UGM Press, 2000)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: