Robbymilana's Blog

Apa yang Anda lihat, belum tentu demikian adanya.

Strategi Pemasaran dan Branding Daerah

Posted by robbymilana on April 15, 2010

Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Pada tahun 2008 majalah Tempo memasukan sepuluh Kepala Daerah terbaik karena dinilai telah berhasil membangun daerahnya masing-masing dalam kerangka Otonomi Daerah (Otda). Para Kepala Darah ini bukan saja dinilai berhasil dalam melakukan perbaikan administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi, namun lebih dari itu itu mereka juga berhasil melakukan pembangunan yang khas di daerah; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan citra daerah di mata stakeholders, dan yang terpenting mereka juga mampu memberdayakan masyarakat di daerah masing-masing.

Sepuluh Kepala Daerah itu adalah Jusuf Serang Kasim (Walikota Tarakan, Jawa Tengah), Untung Sarono Wiyono Sukarno (Bupati Sragen, Jawa Tengah), Joko Widodo (Walikota Solo, Jawa Tengah), Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta, Jawa Tengah), Ilham Arif Sirajudin, (Walikota Makassar, Sulawesi Selatan), Djarot Saiful Hidayat (Walikota Blitar, Jawa Timur), David Bobihoe (Bupati Gorontalo, Gorontalo), Anak Agung Gde Agung (Bupati Badung, Bali), Andi Hatta Marakarma (Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan), dan Suyanto (Bupati Jombang, Jawa Timur).

Para investor dan wisatawan, sebagai “pembawa dolar”, tidak ragu untuk menanamkan ivestasi dan mengunjungi kesepuluh daerah tersebut. Hal ini terjadi bukan saja karena keamanan atau keramahan yang diberikan kepada para investor dan wisatawan. Namun lebih dari itu yang paling mendasar adalah karena sepuluh daerah tersebut juga telah berhasil membangun branding yang tepat sehingga menancap di benak para investor dan wisatawan, kemudian dengan sangat cerdas mereka melakukan komunikasi pemasaran yang efektif.

Pemerintahan Daerah adalah sebuah insitusi yang berwenang mengelola berbagai kebijakan publik sesuai dengan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berinteraksi dengan seluruh stakeholders di mana masing-masing stakeholders memiliki kepentingan yang saling terkait. Stakeholders itu antara lain masyarakat lokal, masyarakat di luar daerah, para investor, wisatawan (lokal, nasional, regional dan internasional), pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta organisasi masyararakat, politik, LSM, dan sebagainya.

Mengingat banyaknya stakeholders maka selain berperan sebagai pengelola kebijakan, Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai “traffic system” (Penata Kendali) dari berbagai kepentingan seluruh stakeholders. Kebijakan satu dengan kebijakan lainnya harus merupakan keterpaduan, yang pada gilirannya akan membentuk sebuah jati diri daerah atau apa yang disebut sebagai branding daerah.

Contoh beberapa daerah yang cukup berhasil membangun branding selain sepuluh daerah di atas antara lain Kabupaten Jembrana, Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara dan Kabupaten Bantaeng. Sementara branding lama yang cukup berhasil adalah Jogyakarta yang memiliki brand sebagai “Kota Pelajar”, dan yang dirancang cukup baik adalah NTB yang memiliki brand “Propinsi Mutiara”.

Meski demikian, sangat penting diketahui bahwa branding daerah sama sekali bukan semata-mata slogan atau semboyan seperti “TEGUH BERIMAN”, “IKHLAS”, ASRI” dan lain-lain yang sangat artifisial. Branding lebih bersifat menyeluruh, strategik dan mendalam.

Sementara dalam konteks komunikasi pemasaran, sebuah daerah berarti juga adalah sebuah “merk”. Agar laku “dijual”, sebuah merk harus memenuhi syarat. Jika merk sebuah daerah dipersepsikan “menguntungkan” di mata investor, maka para investor akan menginvestasikan modalnya di daerah itu. Namun sebaliknya jika para investor mempersepsikan merk sebuah daerah “kurang potensial”, maka sulit bagi investor untuk menanamkan modalnya. Merk itulah yang kemudian harus dibentuk secara cermat dan kemudian dipasarkan secara baik.

Harapan melakukan branding dan komunikasi pemasaran daerah sangat jelas, yakni untuk membangun citra positif, meningkatkan PAD dan memberdayakan masyarakat lokal. Hanya sayangnya, sesuai fakta yang terjadi, masih banyak daerah yang belum menganggap bahwa branding dan komunikasi pemasaran daerah sebagai hal yang sangat penting bagi daerah tersebut. Sehingga wajar terjadi bahwa di banyak daerah PAD mereka kecil, masyarakat tidak diberdayakan, dan citra mereka buruk di mata investor dan wisatawan. Perlu ada paradigma baru dan political will yang kuat untuk membangun hal ini. Hanya para Kepala Daerah yang concern dan memiliki visi kuat saja yang bersedia melakukannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: